Demokrasi Tanpa Demos

 

Judul buku      :    Kratos Minus  Demos

Penulis             :   B. Herry Priyono, A. E. Priyono, Zumrotin K. Susilo, Papang Hidayat,   Gomar Gultom, Antonio Prajasto, Benget Silitonga, R.E Nainggolan, Posman Sibuea, Hotman M. Siahaan, Nur Ahmad Fadhil Lubis, Johny Nelson Simanjuntak, Luhut M.P. Pangribuan, Hendardi, Saur Tumiur Situmorang, Bungaran A. Simanjuntak, Soetandyo Wignjosoebroto, Usman Hamid, Nelson Siregar, Nur Iman Subono.

Penerbit           : Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU)

Tebal buku      : 328 halaman

Cetakan 1        : April 2012

ISBN                : 978-979-461-813-4

Harga              : Rp65.000

Demokrasi tampak berjalan meninggalkan sang “demos” (rakyat jelata), bak Malin Kundang yang melupakan ibunya. Itulah kenyataan demokrasi Indonesia yang berkembang saat ini. Dan sosok demokrasi seperti itu pula yang dikhawatirkan para pendiri bangsa.

Kratos minus demos yang dimaksudkan adalah kekuasaan pemerintah demokrasi yang biasa saja, melibatkan rakyat, lewat politik prosedural pemilu, namun tidak fungsional menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kekuasaan pemerintahan tanpa daulat rakyat! Dan memang kedaulatan seperti itulah yang saat ini terjadi di Indonesia.

Buku Kratos Minus Demos ini, menceritakan tentang kondisi demokrasi di Indonesia yang masih “merangkak” pasca kejatuhan Soeharto tahun 1998. Alih-alih menghasilkan pemerintah dan kekuasaan yang berbasis pada daulat rakyat, demokrasi justru memproduksi rezim kekuasaan pemerintah yang doyan menciderai dan memerkosa hak-hak rakyat.

Dimulai dari ketidakberdayaan pemerintah memenuhi ekspektasi rakyat, menguatnya kecendrungan urusan publik dan sumber daya dieksploitas kekuatan neoliberalisme dan globalisasi, reperesentasi yang buruk dalam mata rantai kedaulatan rakyat, serta maraknya kekerasan yang vertikal dan horisontal, krisis sosial, sampai dengan ketiadaan alternatif kepemimpinan dalam kelembagaan politik.

Selain itu, Kratos minus Demos, menceritakan tentang sepak terjang dan kiprah pekerjaan dan pendampingan yang dilakukan oleh perhimpunan bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumut (BAKUMSU) yaitu oraganisasi Non Pemerintah (Ornop) terhadap penegakkan hukum di Indonesia.

Buku ini terdiri dari empat bab. Pertama membahas tentang Indonesia, Demokrasi, dan Marginalisasi. Kedua membahas tentang Politik Penguasa dan Politik Rakyat. Ketiga membahas tentang hukum yang belum berkeadilan sosial. Dan keempat yang membahas tentang Gerakan Masyarakat Sipil, Apa yang Bisa Dilakukan?.

Secara khusus kumpulan nukilan gagasan dalam buku ini sejatinya diperuntukkan bagi pencari alternatif penguatan gerakan masyarakat sipil minimal untuk menjaga agar demokrasi tidak makin terperosok ke kubangan lumpur elit, koruptif dan manipulatif, dan maksimal untuk mendorong dan memperkuat demokrasi agar makin fungsional menghadirkan keadilan, perdamaian dan kesejahteraan.

Dengan gaya bertutur yang mudah dipahami pembaca, penulis buku Kratos Minus Demos ini, bisa memberikan inspirasi dan spirit baru bagi siapapun yang ingin memajukan dan memperkuat demokrasi lewat penegakan hukum, perlindungan HAM, dan penguatan masyarakat sipil, karena dalam buku ini juga menceritakan tentang potret demokrasi di Indonesia yang dilihat atau dicatat dari bawah.

Dalam kutipan terakhir kata pengantar penerbit, penulis berpesan kepada semua pembaca, di mana si penulis berharap para pembaca masih memiliki harapan dan daya untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadilan, damai, dan sejahtera di seluruh Indonesia Raya. (Nurlaela)